PENGURUSAN PERIZINAN DAN PAJAK REKLAME

Perizinan Pajak Reklame SKPD
Contoh SKPD / Perizinan dan Pajak Reklame

Perundang-udangan terkait dengan pengurusan perizinan dan pajak reklame ( neon box, huruf timbul, billboard, baliho, signage ) khususnya di DKI Jakarta telah mengalami perubahan yang sangat signfikan dalam beberapa tahun terakhir, itu mengapa terkadang estimasi perhitungan pajak reklame terkesan sedikit membingungkan kostumer dan mengalami perbedaan yang sangat signifikan karena adanya perubahan kenaikan tarif dasar pajak reklame dengan selisih yang cukup besar jika di bandingkan  dengan tarif satu atau dua tahun terahir.

Perizinan Pajak Reklame SKPD
Contoh SKPD / Perizinan dan Pajak Reklame

Berikut ini perubahan-perubahan terbaru terkait perizinan dan pajak reklame yang perlu anda ketahui.

  1. Kelas Jalan. perhitungan dasar tarif pajak reklame dihitung berdasarkan kelas jalan yang sudah ditetapkan oleh peraturan dareah disesuaikan pada tabel tarif dasar reklame. beberapa jalan tertentu mengalami perubahan atau kenaikan kelas yang otomatis dengan kenaikan kelas jalan berarti naik pula tari dasar pajak reklamenya.
  2. Produk dan Non Produk. kurang lebih sejak tahun 2013/2014 wacana dan peberlakuan pemisah tarif dasar antara tarif Produk dan Non produk mulai di berlakukan. Lalu dimana letak perpedaannya? secara singkat saya jelaskan, bahwa Tarif Pajak Reklame NonProduk adalah tarif pajak reklame lama dan tidak mengalami kenaikan, dan masa uji cobanya tarif dasar non produk justru diberi kelonggaran pengurangan 50% (discoun), akan tetapi saat ini sudah normal kembali. sedangkan Tarif Pajak Reklame Produk mengalami kenaikan yang sangan signifikan atau naik 500% atau naik 5 x lipat dari tarif pajak reklame sebelumnya.
  3. Izin Prisip (IP) , IP diwajibkan untuk semua ukuran di kelas jalan protokol A (Sudirman, Tamrin, Subroto, MT Haryono DLL)
  4. Kawasan kendali. untuk saat ini pemerintah DKI jakarta sudah memberlakukan sistem penataan reklame yang terbagi dalam beberapa area, antara lain : kawasan tanpa reklame, kawasan kendali sedang, kawasan kendali ketat, kawasan kendali rendah, dan kawasan kendali khusus.

Oleh karena  adanya perubahan-perubahan diatas, maka secara langsung berdampak pada membengkaknya biaya pengurusan izin reklame dan tarif pajak reklame.

Untuk konsultasi PENGURUSAN PERIZINAN DAN PAJAK REKLAME  “PERATURAN TERBARU”, KLIK DISINI